Panduan

Jasa Event Organizer di E-Katalog: Cara Pengadaan EO Instansi lewat INAPROC

Diperbarui:

Jasa event organizer bisa dibeli instansi lewat e-katalog, yaitu Katalog Elektronik di INAPROC, dengan metode e-purchasing. Bila paket EO yang sesuai sudah tayang, e-purchasing wajib didahulukan. Bila tidak, jalurnya pengadaan langsung untuk nilai sampai Rp 200 juta atau tender untuk nilai di atasnya.

Panduan ini untuk PPK, pejabat pengadaan, dan panitia kegiatan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Isinya: cara kerja katalog untuk jasa EO, perbandingan dengan tender, batas nilai yang menentukan pelaksana dan dokumen, serta hal yang perlu dicek dari calon penyedia.

Dirangkum per 14 November 2026 dari Perpres 16/2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025 (Perpres 46/2025 di JDIH BPK) dan Peraturan LKPP 2/2026 di JDIH LKPP yang ditetapkan 27 Agustus 2026 dan mencabut Peraturan LKPP 9/2021. Halaman ini tidak menyatakan penyedia tertentu tayang di katalog; cek status setiap calon penyedia langsung di katalog.inaproc.id.

Apa Itu E-Katalog dan INAPROC?

Katalog Elektronik adalah platform yang memuat informasi barang/jasa, harga, dan penyedia. Versi 6 berjalan di katalog.inaproc.id, bagian dari ekosistem pengadaan digital INAPROC yang dikembangkan LKPP. Menurut artikel DJPb Kemenkeu tentang INAPROC, katalog versi 6 diluncurkan 10 Desember 2024 dan dipakai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sejak 1 Januari 2025.

Pengelolaannya terbagi empat: Katalog Elektronik Nasional oleh LKPP, Sektoral oleh kementerian/lembaga, Lokal oleh pemerintah daerah, dan katalog oleh institusi lain pengguna APBN/APBD. Jasa EO bisa muncul di katalog sektoral atau lokal, tergantung kategori produk yang dibuka pengelolanya. Karena itu, ketersediaan paket EO bisa berbeda antarinstansi dan antardaerah.

Kapan Pengadaan EO Wajib Lewat E-Katalog?

Pasal 12 Peraturan LKPP 2/2026 menyatakan e-purchasing wajib dipakai bila barang/jasa yang dibutuhkan tersedia di Katalog Elektronik. Kewajiban ini dikecualikan bila katalog tidak memenuhi kebutuhan dari sisi volume, spesifikasi teknis, waktu, lokasi, dan/atau layanan, atau bila metode lain lebih efisien dan efektif.

Pengecualian diputuskan PPK lewat analisa pasar. Paling sedikit, PPK mengidentifikasi ketersediaan barang/jasa dan penyedia di katalog, pemenuhan volume dan spesifikasi, kesanggupan penyedia soal waktu dan lokasi, kesesuaian kategori, serta perbandingan harga di dalam dan di luar katalog.

Untuk jasa EO, alasan yang paling sering relevan adalah lokasi dan waktu. Contohnya, acara serentak di lima provinsi, tanggal yang mengikuti jadwal pimpinan, atau kebutuhan produksi yang tidak tercakup paket katalog. Simpan hasil analisa pasar ini sebagai bagian dokumen pengadaan.

E-Katalog vs Pengadaan Langsung vs Tender

E-purchasing punya tiga metode: pembelian langsung, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Pejabat pengadaan memilih dengan mempertimbangkan karakter pasar produk yang tayang, rencana waktu, dan kompetensi pelaksana. Perbandingannya dengan jalur di luar katalog:

JalurKapan dipakaiPelaksana
E-purchasing: pembelian langsungProduk tayang dengan harga tetap, atau nilai paling banyak Rp 50 juta pada kategori yang ditetapkanPejabat Pengadaan (harga tetap di atas Rp 200 juta: PPK)
E-purchasing: negosiasi hargaSatu penyedia katalog dinilai paling sesuai; harga satuan, ongkos kirim, dan biaya lain dinegosiasikanPejabat Pengadaan sampai Rp 200 juta; di atasnya PPK atau Pokja Pemilihan
E-purchasing: mini kompetisiAda 2 atau lebih penyedia katalog dengan produk atau spesifikasi yang samaPejabat Pengadaan sampai Rp 200 juta; di atasnya Pokja Pemilihan
Pengadaan langsung (di luar katalog)Jasa tidak tersedia atau tidak memenuhi kebutuhan di katalog, nilai paling banyak Rp 200 jutaPejabat Pengadaan; di atas Rp 50 juta wajib lewat aplikasi transaksional
Tender atau tender cepatDi luar katalog dan nilai di atas Rp 200 jutaPokja Pemilihan

Ketentuan pengadaan langsung dan tender mengacu pada Perpres 46/2025. Ketentuan metode e-purchasing mengacu pada Peraturan LKPP 2/2026, yang juga memberi batas khusus lebih tinggi untuk paket di wilayah Papua.

Batas Nilai yang Menentukan Dokumen dan Pelaksana

Nilai paketKetentuan
Sampai Rp 50 jutaBatas transaksi Toko Daring dan pembelian langsung pada kategori yang ditetapkan.
Sampai Rp 100 jutaPPK cukup menyiapkan referensi harga, tidak wajib HPS.
Di atas Rp 100 jutaPPK wajib menetapkan HPS.
Sampai Rp 200 jutaNegosiasi dan mini kompetisi bisa dijalankan Pejabat Pengadaan.
Di atas Rp 200 jutaMini kompetisi oleh Pokja Pemilihan; jaminan pelaksanaan berlaku untuk jasa lainnya.

Penyusunan HPS untuk paket di atas Rp 100 juta sama prinsipnya dengan pengadaan biasa. Contoh tabel komponennya ada di contoh HPS jasa event organizer 300 peserta. Untuk pembelian langsung pada produk berharga tetap, HPS maupun referensi harga tidak diperlukan.

Menyiapkan paket acara instansi dan perlu rincian spesifikasi atau pembanding harga per komponen? Tim kami bisa membantu menyusunnya.

Alur E-Purchasing Jasa EO Langkah demi Langkah

  1. Susun KAK yang memuat tujuan acara, jumlah peserta, lokasi, tanggal, rundown, dan keluaran. Kerangkanya ada di contoh KAK pengadaan jasa event organizer.
  2. Lakukan analisa pasar katalog: cari paket EO yang tayang, cocokkan spesifikasi, wilayah layanan, dan harga dengan pasar di luar katalog.
  3. Siapkan referensi harga atau HPS sesuai nilai paket.
  4. Pilih metode: pembelian langsung, negosiasi harga, atau mini kompetisi bila ada dua penyedia atau lebih dengan spesifikasi yang sama.
  5. Jalankan proses di sistem katalog, termasuk klarifikasi teknis dan negosiasi. Catat setiap kesepakatan perubahan spesifikasi.
  6. Tanda tangani Surat/Bukti Pesanan secara elektronik antara PPK dan penyedia. Dokumen ini berfungsi sebagai kontrak.
  7. Laksanakan acara, serah terima, dan bayar. Perhitungkan pemotongan PPh 23 dan PPN sesuai ketentuan pajak jasa event organizer.

Dokumen Vendor EO yang Perlu Dicek

Produk yang tayang di katalog sudah melalui kurasi pengelola, tetapi kecocokan dengan acara Anda tetap tanggung jawab tim pengadaan. Checklist praktis sebelum memesan:

Yang dicekMengapa penting untuk jasa EO
Produk tayang dengan rincian jelasPaket EO harus menyebut apa yang termasuk dan tidak: kapasitas peserta, durasi, peralatan, personel, dan lokasi layanan.
Legalitas usahaNIB dengan KBLI kegiatan penyelenggaraan acara, NPWP, dan status PKP bila memungut PPN.
Jangkauan wilayahPastikan penyedia sanggup melayani kota tujuan, terutama untuk acara di luar Jakarta atau beberapa kota sekaligus.
Pengalaman acara sejenisMinta daftar acara instansi atau korporat dengan skala serupa, lengkap dengan bentuk dan jumlah peserta.
Rincian harga per komponenMemudahkan negosiasi, menilai kewajaran terhadap HPS atau referensi harga, dan menyusun adendum bila ada perubahan.
Ketentuan perubahan dan pembatalanJadwal pejabat sering bergeser. Aturan reschedule harus tertulis di surat pesanan atau lampirannya.

Bila nilai kontrak di atas Rp 200 juta, siapkan juga jaminan pelaksanaan. Peraturan LKPP 2/2026 mengecualikannya untuk jasa lainnya yang aset penyedianya dikuasai pengguna.

Kesalahan yang Sering Terjadi

  • Memecah paket supaya nilainya di bawah batas tertentu. Ini dilarang bila tujuannya menghindari tender.
  • Memesan paket EO yang terlalu umum tanpa rincian kapasitas, peralatan, dan personel, sehingga sulit menagih kinerja.
  • Tidak mengecek wilayah layanan penyedia untuk acara di luar kota.
  • Mengabaikan jadwal. E-purchasing memang lebih cepat dari tender, tetapi tetap perlu waktu untuk analisa pasar, negosiasi, dan penandatanganan pesanan.
  • Lupa mencatat analisa pasar saat memutuskan tidak memakai katalog.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah jasa event organizer bisa dibeli lewat e-katalog?

Bisa. Peraturan LKPP 2/2026 menyatakan e-purchasing dapat dipakai untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi. Jasa EO termasuk jasa lainnya, sehingga bisa dibeli lewat katalog bila paket yang sesuai sudah tayang di Katalog Elektronik INAPROC.

Apakah pengadaan EO wajib lewat e-katalog?

Wajib bila jasanya tersedia di katalog dan memenuhi kebutuhan. Pengecualian berlaku bila katalog tidak memenuhi kebutuhan dari sisi volume, spesifikasi, waktu, lokasi, atau layanan, atau metode lain lebih efisien. Pengecualian ini dinilai PPK berdasarkan analisa pasar.

Apa beda e-purchasing dan tender untuk jasa EO?

E-purchasing memilih penyedia yang produknya sudah tayang di katalog, lewat pembelian langsung, negosiasi harga, atau mini kompetisi, lalu kontraknya berupa surat pesanan elektronik. Tender dipakai bila jasa tidak tersedia di katalog dan nilainya di atas Rp 200 juta, dengan proses pengumuman dan evaluasi penawaran yang lebih panjang.

Apakah e-purchasing jasa EO butuh HPS?

Untuk nilai di atas Rp 100 juta, PPK wajib menetapkan HPS. Untuk nilai sampai Rp 100 juta cukup referensi harga, kecuali pembelian langsung pada produk berharga tetap yang dikecualikan dari keduanya.

Apakah BUMN wajib memakai e-katalog untuk pengadaan EO?

BUMN umumnya memakai pedoman pengadaan internal sendiri, bukan Perpres pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun Peraturan LKPP 2/2026 membuka kemungkinan pihak di luar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melakukan e-purchasing setelah meminta akses kepada pengelola katalog.

Baca juga: contoh HPS jasa event organizer per komponen, contoh KAK pengadaan jasa event organizer, pajak jasa event organizer: PPh 23 dan PPN, dan klausul penting kontrak event organizer.

Event organizer korporat Indonesia

Tanyakan pengadaan EO untuk instansi Anda

Kami bantu menyusun spesifikasi, rincian biaya, dan rundown yang dibutuhkan untuk proses pengadaan acara instansi. 10+ tahun, 100+ klien korporat, rating 5.0 di Google.